[portalpiyungan.com] Hari ini, Ahad, 3 Juli 2016, lagi-lagi Ahok membuat kebohongan. Parahnya lagi, kebohongan Ahok itu didukung media besar sekelas Kompas yang hari ini menurunkan berita mengenai Ahok yang ingin menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada judul berita, tertulis dengan gagah, "Ahok Ingin Hapus PBB di Jakarta Karena Dianggap Sebagai Warisan Belanda". Benarkah Ahok sungguh-sungguh ingin menghapuskan PBB di Jakarta?
Seorang netizen bernama Teddy Gusnaldi, melalui akun twitter @Stone_Cobain menguraikan singkat ikhwal pengakuan sepihak Ahok tersebut. Demikian kicau Teddy selengkapnya:
1. Muak juga terima info bahwa Ahok lah yang mengratiskan PBB bagi Warga DKI. Seolah-olah itu prestasi ahok. @basuki_btp
2. Silahkan baca ini... --->> Ferry Mursyidan Baldan Pertanyakan Pemda Tolak Hapus PBB http://ift.tt/1DvNuMK … @basuki_btp @ferrymbaldan
Berikut cuplikan berita dimaksud:
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengklaim hingga kini belum ada satu kepala daerahpun yang protes terhadap dirinya terkait rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Biaya Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).
“Beberapa kepala daerah yang saya temui sejauh ini tidak memberikan respon negatif atas rencana penghapusan PBB,” ujar Menteri. “Inikan bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu.”
Ferry bahkan bertanya jika Pemda DKI yang menolak dengan rencana tersebut. “Mana komitmen Pemd. Ngapain mereka kampanye memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis dan lainnya, tapi kalau mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu bayar BPP tidak mau. Itu (kepala daerah) bohong namanya. Kamuflase,” ujarnya.
“Ini jugakan sama-sama mengurangi beban masyarakat,” tegasnya (Poskota, 16 Februari 2015)
3. Menteri BPN bahkan mempertanyakan Pemda DKI yang menolak Ide rencana penghapusan PBB. @basuki_btp @ferrymbaldan
4. Jadi ide penghapusan PBB terhadap rakyat itu adalah ide dari Menteri BPN Ferry M Baldan bukan ide Ahok! Ngawur @basuki_btp @ferrymbaldan
5. Kebijakan itu utk seluruh rakyat Indonesia. Jadi warga DKI jangan sampai terhipnotis bahwa ini kebijakan Ahok. @basuki_btp @ferrymbaldan
6. Ingat.. yang tidak setuju PBB dihapus awalnya adalah Ahok.. tapi karena udah kebijakan pusat, maka wajib dilaksanakan. @basuki_btp
7. Sekali lagi ini kebijakan pusat bukan kebijakan DKI.. @basuki_btp @ferrymbaldan. Terima kasih
Jadi jelas, apa yang ditulis Kompas pagi ini adalah sebuah dusta yang diucapkan Ahok dan dengan sengaja dusta ini dijejalkan oleh Kompas ke para pembacanya.
Sekali lagi perlu dicatat, Kabar penggratisan PBB oleh Ahok adalah hoax! Karena yang berinisiatif adalah menteri Ferry M Baldan, bukan Ahok. Ahok, melalui pemprov bahkan pernah menolak penggratisan PBB tersebut. Jadi, jangan mau tertipu oleh hoax Ahok.