PDI Perjuangan (PDI P) akhirnya membongkar adanya transaksi politik dalam pencalonan Jokowi di Pilpres 2014. Saat itu PDI P dijanjikan akan mendapat jatah 15 kursi menteri.
Divisi Hukum PDIP, Alteria Dahlan mengatakan, dalam kesepatakan awal, PDI P akan mengisi mayoritas kursi menteri di kabinet.
"Jatahnya menteri PDIP itu sebenarnya 15 (kursi menteri), tapi diturunkan lagi jadi delapan, tapi yang diambil cuma empat, itu menunjukan kita tidak intervensi," kata Alteria, dalam sebuah diskusi di Bakoel Coffe, Jakarta Pusat, Ahad, 1 Februari 2015.
Alteria mengatakan, jatah kursi menteri yang diperoleh PDI P di kebinet pemerintahan Jokowi menunjukkan tidak ada intervensi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, persepsi publik terhadap PDI P dan Megawati saat ini salah. Sebab publik selalu mengaitkan peranan kuat Megawati dalam setiap keputusan Presiden Jokowi.
Salah satunya soal pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang disebut-sebut adalah titipan dari Megawati.
"Nah dikasus BG ini kita ingin tunjukan yang benar itu benar walaupun bertentangan dengan opini publik," katanya.
Menurutnya, Megawati selalu menjunjung tinggi aturan yang ada. Bahkan dalam berpolitik Megawati selalu menerapkan politik yang tulus.
"Ini sudah domainnya pak Jokowi sebagai presiden, Ibu Mega paham itu," tegasnya. [mes/fs]