Pemerintah Indonesia telah menunda rencana eksekusi terhadap dua terpidana mati asal Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang dikenal nama dengan sebutan 'Bali Nine'.
Kebijakan ini mendapat kritikan dari sejumlah pihak, apalagi pemerintah dinilai telah melanggar HAM karena terus mengulur-ulur waktu.
Tudingan ini disampaikan Direktur Eksekutif Setara Institute, Hendardi. Di mana, dia menyebut Jokowi telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
"Jadi saya juga menyayangkan Jokowi bilang akan secepatnya melakukan eksekusi tapi malah diulur-ulur. Ini kan bisa melanggar HAM, melanggar hak untuk hidup terpidana. Bayangkan dia sudah divonis mati, tapi dibayangi rasa ketakutan," kata Hendardi saat diskusi yang digelar oleh John Caine Center di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Februari 2015.
Menurut aktivis HAM ini, Jokowi hendaknya tak mengekspos eksekusi para terpidana dengan pernyataan akan segera melakukan eksekusi tapi juga tak segera dilaksanakan. Menurut Hendardi, lebih baik Jokowi langsung mengambil sikap tegas agar tidak dipandang sebelah mata oleh pimpinan negara lain.
"Penerapan hukuman mati melanggar prinsip moral dan tak pantas digembar-gemborkan pemerintahan Jokowi-JK saat ini," tegasnya.
Hendardi mengatakan, hukuman mati di seluruh dunia memang mengundang kontroversi karena melanggar prinsip moral. Banyak negara yang tadinya menerapkan hukuman mati lantas menghapusnya.
"Tak ada hubungannya antara angka kejahatan dengan penerapan hukuman mati di sejumlah negara. Hukuman mati tak menjamin para pelaku kejahatan jera, atau menurunkan tindak kejahatan," tandasnya [merdeka]