Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf menyebut pemerintahan Jokowi - JK memiliki andil dalam masalah kenaikan harga beras yang diduga terjadi akibat adanya ulah kartel.
Menurut Syarkawi, agenda penggantian beras miskin alias raskin dengan e-money berpengaruh pada tindakan para pelaku usaha. Dia menduga jika memang benar ada sejumlah oknum yang bersekongkol dalam memainkan stok dan harga beras, hal tersebut terjadi akibat tindakan pemerintah yang dianggap tidak tepat dalam rencana penghapusan raskin.
"Jalur suplai kita masih oligopolistis. Pada beberapa rantai distribusi, khususnya penggilingan beras dan pedagang besar masih dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga agenda pergantian raskin dengan e-money sangat berpengaruh pada tindakan para pelaku usaha," ucap Syarkawi seperti dilansir dari Antara, Minggu (1/3).
Syarkawi menyebut dengan kecilnya jumlah pengusaha penggilingan dan pedagang besar, mereka bisa dengan bebas memainkan pasokan dan harga jual beras di pasar.
Akibatnya Bulog yang berperan sebagai stabilisator harga beras menjadi tidak berjalan. Peran tersebut justru berpindah ke pemilik penggilingan beras dan para pedagang besar.
"Kalau masalah ada kartel atau tidak, hingga saat ini kami belum melihat adanya indikator tersebut," tutupnya.
