Pengamat Ekonomi Pertanian dari IPB, Jan Prince Permata, mengaku heran dengan langkah Presiden Jokowi yang katanya pro rakyat dan gemar blusukan, namun tidak mengetahui kesulitan atau beban berat rakyat belakangan ini akibat beras naik 30 persen plus juga kenaikan BBM.
Pemerintah seharusnya tidak boleh menyalahkan pedagangan yang mencari keuntungan, tapi harusnya justru malu pada diri sendiri karena tidak mampu mengantisipasi kenaikan harga.
“Saya rasa semua ini bukan disebabkan karena adanya pedagang yang bermain harga dan lainnya, tapi lebih pada ketidakmampuan pemerintah mengelola permasalahan. Pemerintah pimpinan Jokowi nampaknya lebih sibuk pada permasalahan-permasalahan yang tidak begitu penting untuk rakyat seperti mengurus ketegangan KPK vs Polri daripada memikirkan pangan untuk kesejahteraan rakyat,” ucap jan di Jakarta, kemarin (1/3/2015), dilansir poskotanews.com.
“Pemerintah harus hadir di bidang pangan mulai dari hulu sampai ke hilir atau mulai dari sawah sampai ke pasar dan ke tangan masyarakat. Jokowi nampaknya tidak menganggap kenaikan harga-harga kebutuhan dan bebas masyarakat sebagai masalah serius dan justru membuat masalah kecil seperti masalah KPK vs Polri menjadi masalah yang sangat besar,” imbuhnya.
Dia pun mengingatkan Jokowi untuk belajar dari sejarah. Mantan Penguasa Orde Baru Soeharto saja tidak berani macam-macam dengan kebutuhan pangan masyarakat. “Jadi jangan sekali-sekali mengecelikan arti pangan,” paparnya.
Dia pun mempetanyakan niat Jokowi untuk mencetak 2 juta hektar sawah.”Saat ini luas sawah kita sama dengan luas sawah Vietnam, padahal jumlah penduduk kita jauh lebih banyak sehingga kebutuhan kita jauh lebih besar. Sekarang Jokowi harus merealisasikan janjinya untuk mencetak 2 juta Ha sawah baru agar rencana swasembada pangan bisa tercapai,” tandasnya. (prihandoko/sir)
Sumber: Pos Kota
