(Sumber: Koran JAWA POS, Senin, 23 Mei 2016)
Hampir Enam Bulan, Serapan Anggaran Cuma 17,52 persen.
Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patut dipertanyakan. Sebab, setelah hampir enam bulan pembangunan berjalan, serapan anggaran masih minim. Yakni, hanya 17,52 persen. Itu berarti, nyaris semua anggaran hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai saja.
Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riatmadji menyatakan, serapan yang baru 17 persen menjelang akhir triwulan kedua termasuk rendah. Bahkan, seandainya saat ini baru triwulan pertama, jumlah tersebut masih terbilang rendah.
Menurut Dodi, idealnya serapan sudah mencapai 25 persen dari keseluruhan anggaran pada triwulan pertama dan 50 persen pada triwulan dua. “Kami belum mengetahui secara pasti persoalannya. Seharusnya pemerintah DKI tahu dan bisa menyelesaikannya. Ini tergantung upaya dan semangatnya,” ujarnya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin.
Peneliti Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai, melemahnya kinerja pemerintah DKI tidak terlepas dari kasus-kasus dugaan korupsi. Yakni, reklamasi, UPS dan pengadaan lahan RS Sumber Waras. “Tiga kasus itu yang paling mencolok,” ucapnya.
Terungkapnya penggunaan dana Coporate Social Responsibility (CSR) dari proyek reklamasi secara tidak transparan mengakibatkan persoalan semakin runyam.