Kali kedua PDIP main politik kekanak-kanakan: melempar ke publik isu yang sebenarnya rahasia dapur sendiri.
Kali ini isu Rini Soewarno (dahulu namanya Rini Soewandi), disamar-samarkan sebagai menteri yang "konon" menghina presidennya sendiri.
Pihak yang jadi target politik kanak kanak ini digiring dari pinggir. Pelan-pelan ke lingkaran yang lebih kecil, semakin kecil, hingga menjadi titik fokus ibarat sasaran anak panah. Bersamaan dengan penggiringan itu, dikeluarkan "anak panah" ancaman, yaitu "kriminalisasi". Kriminalisasi Rini berupa "berkewarganegaraan ganda".
Ck ck ck...
Metode ini pertama kali diberlakukan kepada Abraham Samad. Pertama, orang PDIP sendiri (Hasto) yang buka rahasia dapur bahwa ada pertemuan politik yang seharusnya tidak boleh dilakukan Abraham (dengan segala drama masker, dll). Padahal, orang PDIP sendiri menjadi bagian dari pertemuan itu (jika benar sebagaimana dibeberkan sendiri). Ada pun anak panah ancaman kriminalisasinya adalah "Kartu Keluarga Palsu"... domain yang sama dengan ancaman ke Menteri Rini. Domain "Kependudukan".
Yang bikin tambah memiriskan, ada media besar yang "memfasilitasi" pengungkapan "fakta". Tapi media besar ini bersembunyi di balik rumus "media sosial"... Bukan si Media ybs yang mengungkap, tapi melalui tangan "citizen journalism"-nya.
Politik kanak kanak... maaf, untuk menghormati anak anak, saya ganti menyebutnya sebagai: Politik Main Kayu.
(Canny Watae)
***
Wartawan senior Uni Lubis pun ikut kaget serangan masif dan ngawur yang menimpa Menteri Rini. Uni Lubis mensinyalir adanya rebutan posisi menteri BUMN yang merupakan 'lahan basah'.
"Kog serangannya membabi-buta ngawur begitu? Iya sih, Rini pegang 160 an BUMN. Too obvious motifnya," ujarnya melalui akun twitter @unilubis, Selasa (30/6).
"Politisi PDIP menyerang Rini dg dugaan punya kewarganegaraan ganda. Jokowi kudu bertindak. Lha dulu jaman Megawati presiden jg menteri kog," sambungnya.