Politikus dari partai NasDem, Dodi Ilham, menyatakan, bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus turut bertanggung jawab atas reklamasi teluk Jakarta.
Demikian diutarakannya merespon tertangkapnya oknum DPRD DKI dan pengembang (Agung Podomoro) atas kasus dugaan suap pengesahan Raperda ‘RZWP3K’ (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil) dan RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta.
"Karena yang harus dicermati, kedua Raperda tersebut merupakan inisiatif Pemprov DKI," ujarnya kepada Aktual.com, Sabtu (02/04).
Kemudian, lanjut Dodi, DPRD melalui Badan Legislasi Daerah (Balegda) tidak bisa melakukan pembahasan Raperda secara sepihak.
"Perlu keterlibatan Pemprov DKI saat pembahasan tiap pasal demi pasal hingga akan diparipurnakan," beber aktivis ’98 tersebut.
Dodi pun heran dengan pernyataan Ahok yang melokalisir kasus itu hanya terjadi pada perdebatan pada satu pasal saja terkait dua Raperda tersebut.
"Karena prosesnya tinggal menunggu paripurna, pengesahannya saja. Artinya, pada tingkat pembahasan sudah selesai," jelas ia menambahkan.
"Sebaiknya Ahok tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh dan membentuk opini. Biarkan KPK menjalankan tugasnya," pungkas Dodi.