Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah China mengekang kebebasan beribadah umat Islam di Xinjiang pada bulan Ramadan kali ini. Bahkan tahun ini, pegawai negeri Muslim di wilayah itu harus bersumpah dan membuat pernyataan tertulis tidak akan berpuasa.
Diberitakan Reuters, Selasa (16/5), dalam beberapa hari terakhir situs pemerintah dan media corong Partai Komunis di Xinjiang telah mengeluarkan maklumat yang memerintahkan seluruh anggota partai, PNS, siswa dan guru tidak melakukan ibadah Ramadan.
Di wilayah Maralbexi, Xinjiang, salah satunya, PNS dan anggota partai harus bersumpah secara lisan dan tulisan berisikan jaminan "mereka tidak punya keyakinan, tidak akan menghadiri aktivitas keagamaan dan mendorong warga tidak berpuasa selama Ramadan."
Di Jinghe yang berbatasan dengan Kazakhstan, petugas lembaga makanan Xinjiang pekan lalu mengatakan mereka akan "mendorong dan membimbing" restoran halal untuk tetap buka dan beroperasi normal selama Ramadan, seperti dikutip dari situs pemerintah.
Restoran yang memutuskan buka tidak akan terlalu sering didatangi pengawasan makanan.
Tindakan ini diperkirakan malah akan semakin memicu bentrokan dan kekerasan oleh kelompok separatis di Xinjiang.
"China meningkatkan larangan dan pengawasan menjelang Ramadan. Keyakinan suku Uighur dipolitisir dan tindakan China meningkatkan perlawanan," kata Dilxat Raxit, juru bicara Uighur di pengasingan, Kongres Uighur Dunia, dalam pernyataannya.
Juru bicara pemerintah Xinjiang tidak mengangkat telepon Reuters untuk konfirmasi. Namun sebelumnya pemerintah membantah pengekangan, walau membenarkan PNS dan warga di bawah 18 tahun dilarang berpuasa dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan.
Ada sebanyak 20 juta warga Muslim di seantero China, sebagian di antaranya adalah Uighur, suku berbahasan Turkic di Xinjiang. (den/CNN Indonesia).