Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah terus berupaya mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus PT Freeport Indonesia (PTFI). Politikus PKS itu tak hanya mengarapkan dukungan fraksi-fraksi di DPR, tapi juga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Fahri mengatakan, ide tentang pembentukan Pansus Freeport itu sejalan dengan harapan masyarakat. Sebab, lokasi pertambangan di Timika, Papua yang dikini dikeruk PTFI punya efek sosial, ekonomi dan politik signifikan.
“Makanya DPR harus mau mendengar tuntutan masyarakat untuk benar-benar menginvestigasi masalah Freeport melalui pansus,” ujar Fahri di Jakarta, Kamis (24/12).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, melihat pentingnya masalah Freeport, maka sudah semestinya Presiden Jokowi dan Wapres JK memberi support atas usul pembentukan pansus di DPR. Sebab, ada berbagai hal yang mesti diungkap dengan keberadaan Freeport selama ini.
“Presiden dan wapres justru harus mendukung. Jika presiden dan wapres tidak mendukung investigasi yang dilakukan DPR melalui pansus angket, maka justru akan bisa mendatangkan kecurigaan publik,” ujar Fahri.
Ia mengingatkan, akhir-akhir ini nama Jokowi dan JK mulai terseret-seret dalam persoalan PTFI. Jokowi misalnya, ikut disebut dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ yang membuat Setya Novanto terpental dari posisi ketua DPR.
Sedangkan JK malah jadi sasaran kritik yang tak kalah keras. Sebab, kerabat dekatnya, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa bertemu dengan bos besar Freeport McMoran, James R MOffett alias Jim Bob.
“Karena nama presiden dan wapres mulai banyak beredar seolah-olah terlibat dalam proses perpanjangan izin Freeport, untuk menghindari fitnah maka jalan terbaiknya adalah mendukung diadakannya penyelidikan oleh panitia angket. Sehingga nama presiden dan wapres bisa dibersihkan,” tegasnya.(ara/JPG)
Sumber: Jawa Pos