Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akhirnya menggelar sidang perdana kasus Ketua DPR Setya Novanto yang dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
Pada sidang MKD tadi malam (Rabu, 2/12) diputar rekaman terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Selain membahas Freeport, perbincangan tiga orang, yaitu SN (Ketua DPR Setya Novanto), MR (pengusaha Muhammad Riza Chalid), MS (Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin) juga menyinggung berbagai masalah lain. Di antaranya, mereka mengungkap strategi partai pendukung Jokowi untuk mengalahkan Prabowo ketika Pilpres 2014. MR bahkan mengungkap bagaimana kepolisian digerakkan untuk ikut memenangkan Jokowi.
Berikut kutipan transkrip rekaman yang diputar dalam sidang MKD di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12) malam, dikutip dari ROL:
MR: Di Solo ada…., ada Surya Paloh, ada si Pak Wiranto pokoknya koalisi mereka, Dimaki-maki Pak, Jokowi itu sama Megawati di Solo. Dia tolak BG. Gila itu, saraf itu. Padahal, ini orang baik kekuatannya apa, kok sampai seleher melawan Megawati. Terus kenapa dia menolak BG. Padahal pada waktu pilpres, kita mesti menang Pak. Kita mesti menang Pak dari Prabowo ini. Kalian operasi, simpul-simpulnya Babimnas. Bapak ahlinya, saya tahu saya tahu itu. Babimnas itu bergerak atas gerakannya BG sama Pak Syafruddin. Syafruddin itu Propam. Polda-polda diminta untuk bergerak ke sana. Rusaklah kita punya di lapangan.
SN: Termasuk Papua
MR: Termasuk Papua. Noken kita habis.
SN: Habis Pak, hampir setengah triliun.
MR: Kapolda Papua itu kan sahabat saya, sahabat deket.
MS: Tito
MR: Tito. Akhirnya ditarik ke Jakarta supaya nggak menyolok, jadi Asrena. Sekarang Papua sudah jalan, kasih hadiah sama Jokowi. Padahal maunya Jakarta bukan dia. Pak BG maunya bukan Tito. Pak BG maunya Pak Budi. Tapi Budi ditaruh Bandung. Tito Jakarta. Yang minta Jokowi.
Terbongkarnya rekaman kecurangan pilpres ini membuat legitimasi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK dipertanyakan.
"Pak Jokowi-JK paling berkepentingan soal kebenaran rekaman yang diputar di MKD. Karena soal kecurangan pemilu bisa jadi soal legitimasi," ujar mantan staf Presiden SBY, Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_AA, Kamis (3/12).
Menurut Andi kasus kecurangan pilpres ini mirip dengan yang terjadi di Filipian. Berikut twit Andi Arief:
Apa yang terjadi saat kecurangan Arroyo filipina diketahui setelah Arroyo dinyatakan menang tahun 2007, menjadi soal serius selama berkuasa
Dilema konstitusional Filipina, karena MK filipina mementahkan Impeach Arroyo, kemenangan arroyo dianggap final. Tapi rakyat tidak mau tahu.
Jokowi-JK buruk dimata masyarakat dan dunia internasional, jika kecurangan pemilu yang diungkap dalam forum MKD tidak diklarifikasi segera.
Ini soal seriius, bukan soal kebencian pada Jokowi-JK. Kecurangan pemilu membuat beban 4 tahun ke depan. Kasihan bangsa ini.
Tidak mungkin Jokowi-JK berteori/berbicara pentingnya demokrasi, keadilan,kejujuran selama pengakuan kecurangan Pemilu tdk diklarifikasi.
Semoga sidang MKD bisa membongkar semua yang ada dalam rekaman, seperti kata Prabowo berulang kali "Becik ketitik ala ketara" yang berarti segala sesuatu yang baik dan buruk akan tampak. Hal ini disampaikan Prabowo saat pengumuman hasil Sidang Gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi.