Konon untuk memberantas korupsi, KPK akan merekrut TNI sebagai pegawainya. Ini adalah pelemahan TNI secara halus dan struktural. Kita mengidamkan TNI yang independen dan profesional. TNI tidak boleh masuk ke ranah politik.
Yah.. kita tau, suka tidak suka, pemberantasan korupsi di negara ini lebih tepat digambarkan sebagai "pertempuran politik" atas nama "perang melawan korupsi". Dimana atas nama perang melawan korupsi beberapa elit politik "menumbangkan" lawan-lawannya. Lihat saja, ketika Perang melawan korupsi telah memasuki ranah politik, kasus korupsi pun menjadi 'transaksi' kepentingan. Masih ingat kasus "rumah kaca"-nya Abraham Samad yang dibongkar oleh seorang petinggi partai penguasa?
Memang, belakangan ini imej KPK sbg lembaga independen telah tercoreng akibat dari manuver2 para petingginya pasca insiden 'penjegalan' salah seorang petinggi polri yg akan dilantik sbg calon tunggal Kapolri baru pilihan Bpk Presiden Jokowidodo (meski akhirnya dilantik juga sbg wakapolri). Mulai saat itu publik pun mulai meragukan integritas & profesionalisme KPK. Belum lagi kasus century, BLBI, Bustransjkt, hambalang, Proyek ESDM & kasus2 korpsi besar yg mangkrak di negara ini. KPK hny fokus thdp kasus2 kecil yg menyagkut politisi yg kontra pemerintah.
Bicara mengenai "pemberantasan korupsi", kita lebih fokus pada tataran hilir, kita hanya fokus pada drama2 penangkapan koruptor. tanpa kita sadari kita malah semakin jauh dari substansi pemberantasan korupsi itu sendiri. Substansi pemberantasan korupsi itu bukan pada penindakan, tapi PENCEGAHAN! Semakin banyak tersangka korupsi yg tertangkap, itu artinya "pemberantasan korupsi" di negara ini GAGAL TOTAL!
Dan KPK, sekali lagi KPK sedang memainkan panggungnya sendiri. drama pemberantasan korupsi yg kini lebih di-dramatisasi dari pada menyentuh akar suubstansi pemberantasan korupsi itu sendiri yakni PENCEGAHAN.
Jika selama ini KPK telah 'gagal' MENCEGAH terjadinya korupsi sehingga harus merekrut anggota TNI. Mengapa harus ada KPK? Mengapa kita tidak me-revolusimental lembaga2 penegak hukum yg permanen seperti Kejaksaan dan Polri? KPK cuma lembaga ad hoc.
(Abi Muflih Ritonga)
