Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru saja memasuki usia 1 tahun. Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih rupanya menilai 1 tahun merupakan waktu yang cukup bagi keduanya untuk tidak banyak 'diganggu' oleh oposisi. Pada 2016 nanti, oposisi akan lebih tajam melakukan berbagai evaluasi.
"Nampaknya setahun masa yang cukup untuk Jokowi-JK mendapatkan privilege tidak banyak kita ganggu. Bukan berarti kita mau ganggu, tapi check and balance itu memerlukan oposisi yang kuat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).
Dia menyebutkan, KMP sudah menyiapkan formula agar 'gangguan' yang ditujukan kepada pemerintah lebih bersifat konstruktif dan solutif. Sehingga fungsi oposisi dalam mengawasi kinerja pemerintah dapat berjalan baik.
"Kayaknya kejadian APBN 2016 jadi momentum karena Bang Ical (Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie), Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto), bahkan Pak Amien Rais (Ketua Dewan Kehormatan PAN) setuju dengan proposal. Kita akan bikin alternatif APBN yang kredibel untuk 2017. Karena selama ini RAPBN selalu diajukan dari pemerintah," jelas Mardani.
Menurut anggota DPR periode 2009-2014 ini, APBN 2016 yang baru saja disahkan masih banyak catatan. Tapi, melihat kondisi ekonomi global yang sekarang ini anggota dewan sepakat untuk tetap mengesahkan APBN.
"Untuk 2016 sekarang ini KMP akan memainkan peran yang lebih konstruktif dan fundamental dalam bab transformasi struktural. Jadi bukan hanya kritik, tapi kita ajukan alternatif," tutup Mardani. (Ado/Nil)
Sumber: liputan6.com