Kredibilitas Lembaga Tinggi Negara BPK dipertaruhkan dalam "Kasus Lahan 'Sumber Waras'!"
Beberapa waktu yang lalu, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan bahwa institusinya masih meyakini ketepatan hasil pemeriksaan terhadap proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
BPK Bersikukuh soal Laporan Pemeriksaan RS Sumber Waras
http://ift.tt/1QI92Zg
TAPI... kemarin...
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan:
Kasus RS Sumber Waras Belum Ada Unsur Korupsi
"Dalam proses penyelidikan saat ini, KPK tidak menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Artinya, kasus dugaan korupsi itu sulit untuk ditingkatkan penyidikan lebih lanjut. "Karena belum ada mengarah ke tindak pidana korupsinya," kata Basaria.
Basari mengatakan KPK mendalami kasus Sumber Waras tak hanya berdasarkan audit BPK. Menurut dia, KPK tidak bisa langsung menerima mentah-mentah laporan dari BPK dan menyeret Ahok sebagai tersangka.
http://ift.tt/1Rh76Yi
Rumit dan peliknya Kasus Sumber Waras, ada apakah?
Simak berita-berita ini dan tanggalnya secara berurutan:
[24/08/2015]
Ahok dilaporkan, KPK minta BPK audit pembelian RS Sumber Waras
http://ift.tt/1LsFfrI
[27/11/2015]
KPK Menunggu Hasil Audit RS Sumber Waras Dari BPK
http://ift.tt/1QI91Vb
[30/11/2015]
Kasus RS Sumber Waras, Audit BPK Jadi Acuan KPK
http://ift.tt/1LsFfrJ
[07/12/2015]
BPK Berikan Audit RS Sumber Waras ke KPK, Ada 6 Penyimpangan
Dalam audit 2014, BPK menilai pembelian lahan yang bersertifikat hak guna bangunan itu telah merugikan daerah sebesar Rp 191 miliar. BPK juga menilai lahan yang dibeli pemerintah lebih mahal dibandingkan harga tanah di sekitarnya sehingga ada potensi kerugian sebesar Rp 484 miliar.
http://ift.tt/1QI91Vd
TERUS SEKARANG....
KPK Nyatakan tidak menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Hasil Audit BPK pun dinafikan KPK.
Padahal... sekali lagi, BPK Yakin Atas Kebenaran Hasil Audit RS Sumber Waras
http://ift.tt/1QI92Zg
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan institusinya masih meyakini ketepatan hasil pemeriksaan terhadap proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami firm dengan temuan itu," ujarnya pada diskusi bertajuk Refleksi 69 Tahun BPK di Jakarta, Selasa (19/1).
Moermahadi menuturkan, persoalan pembelian lahan RS Sumber Waras merupakan temuan investigasi yang sah.