Jokowi Cetak Blunder Serius Pertama ......
Ketika Oktober 2014 Jokowi menemui Prabowo Subianto, beberapa hari menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, mantan Walikota Solo itu menuai banyak sanjungan. Manuvernya, membuat Prabowo Subianto seperti salah tingkah atau mau tidak mau harus mengakui kepiawaian Jokowi dalam berpolitik.
Hasilnya Prabowo hadir dalam pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI yang ke-7 pada 21 Oktober di Senayan. Padahal sebelumnya beredar rumor, Prabowo tidak akan menghadiri pelantikan saingannya itu di Pilpres 2014.
Maka jadilah acara pelantikan Presiden RI tersebut sebagai sebuah peristiwa istimewa dalam sejarah konstitusi den pemerintahanan yang pernah ada di negara kita.
Bahkan pada saat itu Jokowi mulai dinilai sebagai seorang politisi berkualitas. Ada pihak yang mulai meralat sikap mereka yang selama ini lebih meragukannya..
Namun ketika Kamis 29 Januari 2015 Jokowi menerima audiensi Prabowo Subianto di Istana Bogor, sanjungan seperti di tahun 2014, tidak ada sama sekali. Padahal jarak antara Oktober 2014 dan Januari 2015 relatif masih sangat dekat.
Ada apa ?
Walaupun belum ada survey yang menelaah masalah ini tetapi secara instan bisa dikatakan, manuver Jokowi kali ini merupakan sebuah blunder serius yang pertama.
Disebut demikian, antara lain karena pada malam hari Kamis itu juga Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri menggelar rapat di kediamannya. Kabarnya untuk membahas tentang makna politik dari perttemuan Bogor tersebut. Artinya ada penolakan kuat dari partai dimana Jokowi berasal terhadap pertemuannya dengan Prabowo.
Hal menarik dari pertemuan di rumah kediaman Megawati itu, Jokowi tidak diajak atau didengar penjelasannya. Sehingga kuat dugaan, Bunda Megawati saat itu - dan mungkin hingga akhir pekan ini, masih gunda terhadap Jokowi, mantan Gubernur yang dia percayakan menjadi Capres PDIP di Pemilu 2014.
Blunder yah blunder. Sebab kalau Jokowi memang ingin menerima masukan dari Prabowo, langkah itu tak ubahnya dengan Presiden SBY meminta masukan dari Presiden Megawati - di saat Megawati belum legowo menerima kekalahannya dari SBY,
Blunder dan blunder. Karena pertemuan Bogor digelar hanya dalam hitungan hari ketika Jokowi melantik Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Jenderal Pensiunan AM Hendorpriyomo selaku salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Konon, pelantikan Luhut dan Hendro sebagai lingkar dalam Istana, antara lain dimaksudkan agar Jokowi merasa aman dari kemungkinan gangguan Prabowo.
Lebih tegas lagi, untuk kepentingan Jokowi, kedua jenderal pensiunan asal Kopassus itu, siap pasang badan, jika atau manakala ada gangguan dari Prabowo yang pernah menjadi Danjen Kopassus.
Masih dalam lingkaran blunder.... karena kalau Prabowo akhirnya yang lebih dipercaya oleh Jokowi sebagai pemberi masukan, lantas untuk apa Presiden RI ini membentuk Tim Independen ?
Pertanyaan pantas diajukan, sebab Tim Independen ini sendiri tadinya dibei nama Tim 7, tapi kemudian berubah menjadi Tim 9. Belakangan yang aktif hanya 8 orang.
Tim Indepeden ini pun sepertinya tidak mendapat pengakuan dari para pemangku kepentingan. Antara lain, acuannya tidak jelas dan legalitasnya pun belum dikuatkan dalam bentuk hitam di atas putih.
Tanpa harus berprasangka buruk, mari kita lihat apakah blunder yang dibuat Presiden Jokowi ini hanya akan berhenti di sini atau bakal berkelanjutan.
Maksudnya, setelah Blunder Pertama apakah akan disusul blunder kedua dan seterusnya? [mdr/fs]
Ketika Oktober 2014 Jokowi menemui Prabowo Subianto, beberapa hari menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, mantan Walikota Solo itu menuai banyak sanjungan. Manuvernya, membuat Prabowo Subianto seperti salah tingkah atau mau tidak mau harus mengakui kepiawaian Jokowi dalam berpolitik.
Hasilnya Prabowo hadir dalam pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI yang ke-7 pada 21 Oktober di Senayan. Padahal sebelumnya beredar rumor, Prabowo tidak akan menghadiri pelantikan saingannya itu di Pilpres 2014.
Maka jadilah acara pelantikan Presiden RI tersebut sebagai sebuah peristiwa istimewa dalam sejarah konstitusi den pemerintahanan yang pernah ada di negara kita.
Bahkan pada saat itu Jokowi mulai dinilai sebagai seorang politisi berkualitas. Ada pihak yang mulai meralat sikap mereka yang selama ini lebih meragukannya..
Namun ketika Kamis 29 Januari 2015 Jokowi menerima audiensi Prabowo Subianto di Istana Bogor, sanjungan seperti di tahun 2014, tidak ada sama sekali. Padahal jarak antara Oktober 2014 dan Januari 2015 relatif masih sangat dekat.
Ada apa ?
Walaupun belum ada survey yang menelaah masalah ini tetapi secara instan bisa dikatakan, manuver Jokowi kali ini merupakan sebuah blunder serius yang pertama.
Disebut demikian, antara lain karena pada malam hari Kamis itu juga Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri menggelar rapat di kediamannya. Kabarnya untuk membahas tentang makna politik dari perttemuan Bogor tersebut. Artinya ada penolakan kuat dari partai dimana Jokowi berasal terhadap pertemuannya dengan Prabowo.
Hal menarik dari pertemuan di rumah kediaman Megawati itu, Jokowi tidak diajak atau didengar penjelasannya. Sehingga kuat dugaan, Bunda Megawati saat itu - dan mungkin hingga akhir pekan ini, masih gunda terhadap Jokowi, mantan Gubernur yang dia percayakan menjadi Capres PDIP di Pemilu 2014.
Blunder yah blunder. Sebab kalau Jokowi memang ingin menerima masukan dari Prabowo, langkah itu tak ubahnya dengan Presiden SBY meminta masukan dari Presiden Megawati - di saat Megawati belum legowo menerima kekalahannya dari SBY,
Blunder dan blunder. Karena pertemuan Bogor digelar hanya dalam hitungan hari ketika Jokowi melantik Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Jenderal Pensiunan AM Hendorpriyomo selaku salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Konon, pelantikan Luhut dan Hendro sebagai lingkar dalam Istana, antara lain dimaksudkan agar Jokowi merasa aman dari kemungkinan gangguan Prabowo.
Lebih tegas lagi, untuk kepentingan Jokowi, kedua jenderal pensiunan asal Kopassus itu, siap pasang badan, jika atau manakala ada gangguan dari Prabowo yang pernah menjadi Danjen Kopassus.
Masih dalam lingkaran blunder.... karena kalau Prabowo akhirnya yang lebih dipercaya oleh Jokowi sebagai pemberi masukan, lantas untuk apa Presiden RI ini membentuk Tim Independen ?
Pertanyaan pantas diajukan, sebab Tim Independen ini sendiri tadinya dibei nama Tim 7, tapi kemudian berubah menjadi Tim 9. Belakangan yang aktif hanya 8 orang.
Tim Indepeden ini pun sepertinya tidak mendapat pengakuan dari para pemangku kepentingan. Antara lain, acuannya tidak jelas dan legalitasnya pun belum dikuatkan dalam bentuk hitam di atas putih.
Tanpa harus berprasangka buruk, mari kita lihat apakah blunder yang dibuat Presiden Jokowi ini hanya akan berhenti di sini atau bakal berkelanjutan.
Maksudnya, setelah Blunder Pertama apakah akan disusul blunder kedua dan seterusnya? [mdr/fs]