Setelah KPK menetapkan sebagai tersangka Fasikhul Lisan, mantan Rektor Uniar dan mantan Ketua Muhammadiyah Jatim, kini KPK mencokok pimpinan Gerindra DKI Jakarta.
Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ditangkap KPK tadi malam (1/4). Sanusi adalah adik dari Wakil Ketua DPRD Jakara dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, yang aktif mengritisi kebijakan Ahok.
Ahok tentu saja gembira melihat Sanusi ditangkap KPK. Di Balai Kota, hari ini (1/4), Ahok menyindir Sanusi dengan mengatakan: “Saya cuma tahu dia hidupnya mewah aja. Jam tangannya miliaran dan mobilnya miliaran semua. Dia naik Mercedes S-Class, Range Rover, Jaguar, Alphard. Wah udah kelas ataslah, Mercedes V-Class.”
Apakah kini KPK jadi Alat Jokowi dukung Ahok? Bisa jadi. Karena Jokowi dalam kebijakannya terus menerus dukung Ahok.
Pertama, ketika Jokowi memaksakan pelantikan Ahok di Istana Negara pada 19 November 2014. Padahal saat itu DPRD Jakarta sedang bermasalah dengan Ahok. Pelantikan Ahok tidak melewati rapat paripuna DPRD DKI Jakarta.
Kedua, dukungan Jokowi kepada Ahok terlihat ketika ia menyampaikan saran kepada Ridwan Kamil agar tidak mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta. Jokowi tahu, bahwa bila Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai DKI-1, kemungkinan besar Ahok akan ‘tewas’.
Bagaimana dengan KPK? Ketidakberanian KPK untuk menjadikan tersangka Ahok dalam kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras menunjukkan kemana KPK berfihak. KPK bertindak cepat menetapkan tersangka Fasikhul Lisan dan Mohammad Sanusi, tapi begitu berhadapan dengan Ahok –kesayangan Jokowi- KPK mlempem. Meski BPK sudah mengatakan terang benderang bahwa Ahok merugikan negara sebesar Rp 191 milyar.
Ketika berhadapan dengan Ahok, aneh bin ajaib KPK mempermasalahkan niat seseorang dalam korupsi. “Kami harus yakin betul di dalam kejadian itu ada niat jahat. Kalau hanya kesalahan prosedur, tetapi tidak ada niat jahat, ya susah juga,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan ,
Bila Sanusi bersalah dalam kasus korupsi, maka itu menjadi hak KPK untuk menahannya. Tapi bila KPK tidak adil dalam menetapkan tersangka korupsi, maka lebih baik KPK bubar saja.
Tapi bagi penguasa, mungkin KPK bisa menjadi alat: siapa yang harus terus diintai dan dijadikan tersangka dan siapa yang harus dibebaskan. Wallahu a’lam. *iz
Sumber: http://ift.tt/1MYk9wI