Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok terus bergulir. Menggelinding kencang dan terus membesar. Bak bola salju. Tak terbendung.
Gelombang demo besar-besaran terjadi dimana-mana. Di seantero negeri. Bahkan di wilayah kelahiran Ahok sekalipun. Di Bangka-Belitung. Tuntutannya senada: "Tangkap dan penjarakan Ahok Si penista agama."
Hampir seluruh elemen masyarakat mendukung dan bergabung. Bahkan ada dari kalangan non muslim dan etnis tionghoa ikut bergabung. Bergabung dengan kesadaran sendiri. Tanpa dibayar. Mereka swadana. Yang tidak bisa ikut demo, mereka membantu menyiapkan logistik.
Hampir semua organisasi mahasiswa , ormas pemuda, dan ormas Islam mendukung gerakan ini. HMI, PMII, PII, IPM, dan IMM. Kemudian Pemuda Muhammadiyah, FPI, FUI, Muhammadiyah, dan Ormas-ormas Islam lainnya. PB NU pun membolehkan jamiyyahnya untuk ikut demo tapi tidak membolehkan untuk membawa atribut NU.
Ahok memang sudah kelewatan. Dia telah melecehkan dan menistakan Al-Qur'an, Islam, dan Ulama. Menistakan Al-Qur'an yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup seluruh umat Islam. Bahwa, surat Al-Maidah ayat 51 telah dijadikan alat untuk membohongi dan membodohi umat Islam agar tidak memilihnya. Bahkan Ahok juga menyebut, bahwa orang yang berdakwah agar dalam memilih pemimpin selalu berpedoman pada Surat Al-Maidah ayat 51, disebutnya sebagai pengecut dan rasis.
Sungguh ini masalah sangat serius. Bukan lagi sekedar masalah Pilgub DKI. Tapi ini kasus penistaan agama. Herannya, sampai detik ini Jokowi belum memberikan tanggapan. Dia diam membisu.
Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Amien Rais, dan tokoh nasional lainnya, telah memberikan warning. Jikalau tidak cepat dan tepat dalam memberikan respons terhadap kasus penistaan agama ini, akibatnya akan fatal. Peristiwa Mei 1998 bisa terulang kembali. Chaos dan presiden dipaksa mundur.
Allah SWT adalah sebaik-baiknya pembuat rekayasa dan makar!
(Zamzani Sutriyanto)
***
Baca: Ketua GNPF-MUI Ust Bakhtiar Nasir: Situasi Jakarta 4 November Tergantung Jokowi, People Power Tak Terbendung