Asal-usul dana pembuatan kartu sakit gagasan Presiden Jokowi semakin simpang siur. Awalnya dana berasal dari CSR BUMN. Mensesneg Pratikno dan Menko PMK Puan Maharani pun mengatakan hal yang sama.
Tapi, Dirut Bank BNI Gatot M Suwondo membantah kalau biaya pembuatan kartu itu dari dana CSR BUMN. Menurut Gatot, biaya pembuatannya berasal dari APBN, yakni dana Kemensos. Hal ini dibenarkan Mensos Khofifah Indar Parawansa.
Dari pengakuan CV Grammi Communication Technology, order cetak perdana sebanyak 10.000 kartu tidak berasal Istana, melainkan dari Bank Mandiri dengan metode penunjukan langsung.
Berita simpang siur asal-usul dana pembuatan kartu sakit KIP, KIS dan KKS itu muncul pada hari yang sama, Jumat (7/11). Aneh kan? Jadi yang benar mana? CSR BUMN? APBN? Bank Mandiri?
Kalau mau bohong berjamaah mbok ya yang kompak agar tidak ketahuan.
(Joko Intarto)
