Jokowi Terbelit Dalam Pusaran Kebingungan

Di awal memimpin, dengan gayanya, Jokowi meminta lembaga Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa calon menteri di kebinet kerja. KPK dan PPATK -pada waktu itu- tampak merasa senang membantu Jokowi, sehingga perintah Jokowi itu dilaksanakan dengan hasil memberikan beberapa catatan. Namun, KPK akhirnya sakit hati atau kecewa atas sikap Jokowi yang mengabaikan rekomendasi terkait menteri dengan catatan rapor merah.



Dari kejadian itu, tampaknya Jokowi sudah salah langkah. Rencana mau bangun citra, malah menjadi blunder. Dan sepertinya suami Iriana itu pun “tobat” melakukan kerjasama dengan KPK dan PPATK dalam menyeleksi ‘anak buahnya’. Ini terbukti dengan kejadian Jokowi dalam mengangkat Jaksa Agung, Staf Kepresidenan sekelas menteri, dan yang lain, tidak lagi memakai ‘jasa’ KPK dan PPATK.



Selain itu, yang menghebohkan sekarang adalah, dimana Jokowi tunjuk Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan (BG), S.H., MSi., Ph.D sebagai calon Kapolri tunggal. Surat terkait penunjukkan BG itu pun sudah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan publik mengetahui bahwa Budi Gunawan punya rekening gendut yang dinilai tidak etis. Mengapa Jokowi mengabaikan hal ini? Jokowi terbelit dalam pusaran kebingungan jawabnya. .



Padahal tidak ada salahnya jika Jokowi libatkan KPK dan PPTAK untuk memberikan klarifikasi terkait rekening gendut calon Kapolri yang diusungnya agar publik puas. Bukankah semua itu atas dasar Jokowi pernah berjanji akan berantas mafia korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih? Jokowi lupa atau pura-pura lupa?



Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond Junaidi Mahesa sebelumnya juga mempertanyakan komitmen Jokowi dalam melibatkan KPK dan PPATK. Menurut Desmond, seharusnya Jokowi menyerahkan nama calonnya ke dua lembaga tersebut terlebih dahulu sebelum diajukan ke DPR.



Selain itu, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho menyatakan bahwa Budi Gunawan (BG) jadi Kapolri adalah sebuah mimpi buruk.



Menurut Emerson Juntho , bila BG terpilih, masyarakat akan sulit mempercayai citra kepolisian. “Mimpi buruk bagi penegakan hukum,” katanya seperti dilansir Tempo, Senin, 5 Januari 2015.



Lain lagi dengan sikap lembaga KontraS yang menduga erat kaitannya dengan kepentingan politik.



“Buat saya ini suatu skandal politik Jokowi. Saya tidak percaya ada pergantian kapolri dalam waktu cepat, mendadak dan kemudian memotong semua rasionalitas,” ujar Koordinator KontraS dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Hariz Azhar, 10 Januari 2015, seperti dilansir Kompas.



Nah, dibalik kejadian penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang masih menuai protes dari publik. Kuat dugaan bahwa Jokowi adalah presiden yang terbelit dalam pusaran kebingungan. Makanya tidak heran jika kebohongan demi kebohongan-lah yang dilakukan, rakyat Indonesia yang jadi korban.



Lalu, apa yang bisa diharapkan oleh ratusan juta rakyat dari presiden yang terbelit pusaran kebingungan? [jks]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: