Bahkan, DPR sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk penganggaran, belum mendapat penjelasan dari pemerintah terkait kartu sakti tersebut.
Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN Sartono Hutomo mengatakan, pemerintah harus transparan terkait anggaran yang akan digunakan untuk pembuatan kartu sakti tersebut.
"Rata-rata satu keluarga itu menerima empat kartu, kalau kita hitung itu sudah mencapai triliunan," kata Sartono, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 6 November 2014.
Semestinya, kata Sartono, pemerintahan Jokowi tinggal melanjutkan program BPJS dan pendidikan gratis yang diluncurkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014 yang lalu.
"Sebenarnya sekarang program pemerintah yang lalu tinggal dimaksimalkan," kata Sartono. (fs)