Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mempertanyakan proses dan tahapan tender kartu tersebut, bagaimana sampai ke tangan masyarakat seperti sekarang.
"Tendernya bagaimana waktu bikin kartu itu. Kita tidak tau ini, ada tender atau tidak?," ujar Margarito di Jakarta, Kamis, 6 November 2014.
Menurutnya, pertanyaan itu bisa dijawab dengan membuka Kementerian mana yang melakukan tender kartu-kartu itu. Misalnya, apakah Kesra yang buat tender tersebut.
"Nah, kita minta Mensesneg (Pratikno) itu untuk menjelaskan. Kan dia dekat sekali dengan presiden," katanya.
Diketahui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui biaya penerbitan kartu sakti Presiden Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berasal dari dana corporate social responbility (CSR) BUMN. Dan dia meminta agar DPR jangan buru- buru menghakimi anggaran penerbitan kartu tersebut. (fs)