 |
Joko Widodo berencana menyuntik Rp84 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana tersebut merupakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akhir 2014 lalu diterapkan Jokowi.
"Setelah kemarin mengalihkan subsidi BBM, ada ruang fiskal yang akan diajukan di APBNP. Dan anggaran fisikal itu akan dialokasikan pada infrastrultur dengan pola berbeda akan disuntikan Rp84 triliun kepada BUMN yang sehat," kata Jokowi pada acara Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XV di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin 12 Januari 2015.
Sistem yang diterapkan, lanjut pria yang akrab disapa Jokowi ini, menyebut akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu setiap BUMN dibebani oleh stor deviden kepada pemerintah saat ini sistem yang diterapkan adalah penyetoran modal.
"Kenapa demikian seperti Pelindo, yang mengerjakan infrastruktur jalan. Misalkan, kita beri Rp10 triliun mereka bisa mengerjakan Rp70 triliun, kekurangannya bisa meminjam ke perbangkan. Kalau Rp10 triliun diberikan ke kementerian, maka pembangunan infrastruktur nilainya sama dengan yang diberikan," kata dia.
Selain itu, pengalihan dana subsidi BBM juga akan difokuskan untuk kesehatan masyarakat. Hal itu menjadi prioritas program Jokowi-JK saat kampanye dulu. "Pendidikan dan perumahan yang dikerjakan pada tahun ini," kata dia.
Jokowi juga akan mengembangkan sektor unggulan seperti halnya sektor pertanian. Politikus PDIP ini menyebut dalam tiga tahun ditargetkan agar swasembada pangan mulai dari beras, jagung, kedelai, gula bisa berjalan dengan baik.
"Problem pertanian adalah pupuk dan benih. Untuk mengadakan itu harus dipenuhi melalu lelang, dan peraturannya harus ada lelang, untuk benih dan pupuk tidak langsung lewat lelang dan bisa penunjukan, saya sudah nyuruh ketiga menteri dan tiga hari harus beres," kata dia.
