[portalpiyungan.com] JAKARTA - Sampai saat ini kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), masih belum jelas ujungnya.
Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI) Chaerul Huda menilai, ucapan orang nomor satu di Jakarta itu sudah memenuhi unsur pidana, yakni Pasal 156 a KUHPidana.
"Menurut saya, itu sudah masuk unsur pidana ya," kata Chaerul, Selasa (25/10/2016).
Pasal 156 a KUHPidana diketahui berbunyi, ‘Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia'.
Menurutnya, hal tersebut jangan dikaitkan dengan pilkada.
"Jangan kaitkan proses hukum dengan pilkada atau sikap MUI. Jadi tersangka atau tidak kan didasarkan pada hukum acara pidana. Tidak ada hubungannya dengan pilkada atau sikap MUI," pungkasnya, seperti dilansir Okezone.
Kasus penistaan agama juga sudah punya yurisprudensi kasus seorang ibu rumah tangga di Bali yang dibui 14 bulan penjara karena menghina agama Hindu.
Baca: Hina Agama Hindu, Ibu Rumah Tangga di Bali Dibui 14 Bulan