Belum juga seumur jagung menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah bisa memvonis APBN RI 2016 (dan juga 2015, alias 2 tahun berturut-turut) TIDAK kredibel.
Vonis ini adalah "wake up call" bagi sesiapa saja yang selama ini menaruh keyakinan pada perwujudan janji "Indonesia Hebat" hanya dengan melihat wajah Jokowi yang "ndeso", lengan panjangnya yang digulung (sebagai simbol "kerja"), dan berbagai pose "turun langsung" ke dalam got. Terutama sekali, bagi sesiapa saja yang dengan sigap langsung membangun narasi pembelaan bagi Jokowi di media sosial maupun media massa, tatkala sang presiden lagi dan lagi terlihat salah dalam mengambil kebijakan. Pun, tatkala ia, katakanlah, salah kostum.
Kalau saya pribadi, dan sejumlah orang lainnya di facebook ini, sudah sejak lama "dilemparin batu", karena, masih dini hari gulita, kami sudah tabuh kentongan. Membangunkan orang-orang. "Hei, ini Negara rentan sangat!". Kami ditimpuk, bahkan ke hal-hal personal, karena "menganggu" tidur nyenyak mereka. Hari jelang siang, mereka tetap asyik berpeluk guling sambil terus menjual mimpi "kehebatan" Jokowi, hingga datanglah "wake up call" dari Doktor Sri.
Apa sih APBN yang kredibel itu?
Dalam bahasa yang paling sederhana: rencana yang dapat dipercaya. Dipercaya bisa berjalan. Dengan demikian, bukan hanya unsur pemerintahan itu sendiri yang bisa dipercaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fasilitator kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan, kalangan swasta pun bisa berusaha dengan baik, para penanam modal lepas dari kekhawatiran merugi, dan pada puncaknya: rakyat Negara ini dapat memetik manfaat berupa berjalannya semua pos layanan publik dengan baik.
Namun apa mau dinyana? Ternyata APBN kita TIDAK kredibel. Tidak bisa diyakini dapat berjalan sesuai rencana atau tidak. Elemen yang membuatnya tidak kredibel pun sangat kasat mata, sehingga sebenarnya tak perlu orang seberpengalaman Sri Mulyani untuk menemukannya. Yaitu: arus penerimaan duit dari sektor pajak. Ternyata, target penerimaan itu bukan didasarkan pada REALISASI penerimaan tahun sebelumnya. Melainkan, didasarkan pada TARGET tahun sebelumnya. Yang mana, target pada tahun sebelumnya itu TIDAK terpenuhi.
Lha... jumlahnya berapa? Ratusan T. Huruf "T", ya... bukan "M" apalagi hanya "J".
Jelas saja, APBN 2016, tidak kredibel. Konyolnya, momen perubahan anggaran tiap tengah tahun tidak pula membereskan ketidakkredibelan itu. Sehingga, walaupun sudah direvisi, tetap saja ketidakkredibelannya ngikut. Sampai Sri Mulyani dipanggil masuk kabinet, dan ia mengumumkan hal yang sudah jadi rahasia umum itu.
Untuk menciptakan kredibilitas pada APBN, berbagai hal dilakukan, yang intinya adalah pemangkasan anggaran. Sejumlah kegiatan pemerintahan, terutama pekerjaan umum, yang pendanaannya tidak memungkinkan karena duitnya tidak ada, dicoret. Transfer dana ke Daerah ada yang ditunda, ada yang bahkan sampai dicoret total. Program Tax Amnesty, yang digadang-gadang untuk menarik dana rakyat Indonesia yang parkir di luar negeri, belakangan mulai berubah arah menjadi "mengejar" rakyat Indonesia dalam negerinya sendiri yang oleh UU secara letter lecht ternyata tanpa sadar berutang pajak pada Negara. Namanya juga "usaha". Siapa tahu duit bisa masuk buat nutupin defisit.
Begitulah.... bangunlah... jangan tidur dan mengajak rakyat awam ikut-ikutan tidur dengan mimpi "Hebat" itu. Kredibilitas itu tidak cukup hanya karena pemimpin berwajah "ndeso", lengan panjang tergulung, dan turun ke got.
Wake up!
(Canny Watae)