KontraS : Bicara HAM, Jokowi Tak Berani Bicara Talangsari

Haris Azhar KontraS - Foto : Kompas

Hal itu diungkapkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam perayaan hari HAM sedunia pada 10 Desember 2014 lalu dinilai LSM ini masih diwarnai dengan tragedi-tragedi kemanusiaan yang telah mereduksi agenda akuntabilitas negara.

Seharusnya, kata KontraS, pengelolaan politik pencitraan bisa dijadikan energi untuk merebut dukungan pubik dan mempopuliskan isu-isu HAM pada banyak sektor seperti pembangunan, hukum, politik dan realasi warga negara.

"Pada catatan akhir tahun KontraS kali ini akan memotret dimensi pemenuhan akuntabilitas negara melalui tiga indikator utama," kata Koordinator KontraS Haris Azhar dalam diskusi, di Jakarta, Minggu 14 Desember 2014.

Adapun tiga indikator utama itu adalah pertanggungjawaban negara (state responsibility), kemampuan negara untuk menjawab tantangan-tantangan HAM (state answerbility) dan kapasitas negara dalam menegakkan agenda kebijakan, hukum dan instrumen HAM (state enforceability).

Padahal, Jokowi dalam pemilu yang lalu gencar mengampanyekan penanganan masalah penanganan HAM. Dia telah membuat agenda Nawacita yang di dalamnya terdapat penanganan masalah HAM.

"Jokowi muncul dengan agenda Nawacita atau isu-isu HAM. Akan tapi dalam dua bulan (menjabat) tidak ada yang disasar," ujar Haris.

Jokowi, kata dia, lebih memilih menangani kasus pelanggaran HAM yang membuat pemerintahannya nyaman. Namun tidak mau menyelesaikan permasalahan HAM yang melibatkan orang sekeliling dia.

"(Pemerintah Jokowi) bicara masalah hukuman mati tapi tidak bicara soal masalah Talangsari," kata Haris. [*]