 |
Albertus Patty yang berpendapat bahwa tak perlu ada simbol-simbol keagamaan yang dilekatkan dalam seragam polisi atau militer, dinilai beberapa pihak, seperti memancing di air keruh.
“Pak Albert mungkin lupa, nama yang diletakkan di dada kanan saja sudah bisa menjadi penanda agama seseorang,” ungkap Muhammad Sulchan, salah seorang perwira TNI.
Lebih lanjut, Sulchan memberi contoh, “Misalnya salah seorang anggota saya, FX Bambang W, atau Imannuel Andhik Setyawan, atau saya sendiri, Muhammad Sulchan, tentu merujuk kepada sebuah agama, kan?! Ini hal yang tak bisa dilepaskan dari seragam kami,” tandas Sulchan melalui pesan singkat kepada Piyungan Online, hari ini, Sabtu 13 Desember 2014.
Sulchan mengatakan, agama harus diletakkan lebih tinggi daripada negara. Karenanya, penggunaan khimar semestinya tak perlu ditanggapi berlebihan, apalagi oleh pihak-pihak yang tak terkait langsung.
“Mohon maaf, tapi Pak Albert itu bukan muslim kan? Kenapa turut memberi pendapat? Lebh parahnya lagi, pendapat itu dimuat di media muslim. Jangan memancing di air keruh lah” ujar Sulchan.
Senada dengan Sulchan, Theresia Murniati secara ringan mengatakan bahwa penggunaan khimar tak perlu dianggap sebagai dominasi pihak muslim.
“Hehehe, kan hanya penutup kepala saja to? Kenapa mesti panik? Kalau mereka (ummat Islam) mau ‘teriak’, sebenarnya, muslimah itu punya hak untuk mengenakan hijab secara lengkap. Bukan hanya penutup kepalanya saja. Jadi, saya rasa mereka sudah ngalah. Lagian mereka membeli sendiri kan, bukan dibiayai negara. Jadi tak perlu lah ikut campur dan menganggap ini sebagai bentuk dominasi mereka”, tandas biarawati yang kini berkarya di Semarang, ketika dihubungi hari ini, Sabtu, 13 Desember 2014.
Tentang kekhawatiran bahwa agama lain akan menuntut hak yang sama, Thres, panggilan akrab Theresia Murniati, mengatakan agar pihak-pihak tersebut mengajukan permohonan ke Kapolri agar dapat dikaji lebih lanjut.
“Kalau ada yang ingin menuntut hak, ya ajukan dong permohonan ke Kapolri. Ini bener-bener lucu. Kapolri saja tenang-tenang kok yang ribut malah pihak yang tak punya kepentingan. Saya jadi malu,” ujarnya lagi.
Seperti diketahui, Kepolisian Republik Indonesia memberikan kelonggaran kepada polisi wanita yang ingin menggunakan jilbab pada saat berdinas. Pasalnya, penggunaan jilbab tersebut merupakan hak pribadi seseorang.
"Itu hak asasi seseorang, saya sudah sampaikan kepada anggota kalau misalnya ada anggota yang mau pakai, silakan," kata Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman di sela-sela acara "Silaturahmi Kapolri dengan Insan Pers" di Ruang Rupatama Mabes Polri, Selasa, 19 November 2013 lalu. [fs]