 |
| Jokowi ketika menjadi Irup pada peringatan ulang tahun Korpri - Foto : Sekretariat Kabinet |
Salah satu PNS di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Zuraida menyatakan, itikad pemerintah melalui KemenPAN sebetulnya baik bila dimaksudkan untuk mengawasi kinerja PNS.
“Tapi kalau digunakan untuk mengawasi aktivitas sosial PNS, ya bahaya. Bisa kaya di Tiongkok nanti..,” demikian tulis Zuraida melalui pesan singkat kepada Piyungan Online.
Zuraida yang menjadi guru bantu di sebuah Sekolah Dasar Swasta itu juga menambahkan, kalau memang ingin mengawasi PNS, tak perlu membuat pernyataan di media.
“Justru aneh. Mau ngawasi kok ngomong-ngomong,” tulisnya lagi.
Pernyataan lain datang dari Rosalia, seorang PNS di Bogor. Rosa menyatakan, keinginan pemerintah untuk mengawasi kinerja PNS justru aneh.
“Seperti menepuk air dulang, terpercik muka sendiri.. jangan lupa, Jokowi dan para menteri itu juga PNS lho.. Jadi jangan bisanya ngancam-ngancam kami, mereka juga harus mengoreksi diri sendiri. Kalau Jokowi yang ngawur, gimana? Sanggup gak ngasih sanksi? Kalau punya janji tapi gak ditepati, apa sanksinya?”, tanya Rosa.
Pernyataan Rosa memang benar. Pemerintah pun harus diawasi secara ketat. Masalahnya, apakah KemenPAN RB nantinya mampu secara sungguh-sungguh dan objektif mengawasi dan memberi sanksi bagi PNS dengan jabatan tinggi? (fs)