 |
| Yuddy Chrisnandi - Foto : Liputan6 |
"Intinya BIN terlibat secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Intinya gini, kalau ada yang melanggar kasih tau," ujar Menteri PAN RB Yuddy Crisnandi, saat mendampingi Jokowi di Busan, Korsel, Rabu 10 Desember 2014.
Yuddy menegaskan, nantinya BIN akan melaporkan setiap aktivitas PNS baik pusat maupun daerah yang tak sesuai dengan kebijakan Pemerintahan Jokowi. Bila terbukti melanggar, PNS yang bersangkutan tentu akan diberi sanksi.
"(Misalnya) Pak ini masih ada, daerahnya luas, misalnya di kota W, coba aja nanti kita lapor, daerah mana, siapa orangnya, kapan, kenapa mereka lakukan itu, mereka harus klarifikasi," kata Yuddy.
Yuddy berharap, adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meredam PNS-PNS nakal.
Sebenarnya, sebelum Menteri Yuddy berkoar-koar mengancam para PNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebelumnya, Menteri Azwar Abubakar bahkan telah menggandeng BIN dan kepolisian dalam proses seleksi penerimaan calon PNS sejak beberapa saat lalu.
“Pengawasan dari BIN dan polisi ada yang terbuka dan tertutup,” kata Menteri PANRB, Azwar Abubakar, di sela pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Jakarta, Rabu 11 September 2013.
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kebocoran pelaksanaan tes dan mengawasi peserta tes. Agar melalui proses ini, dapat dihasilkan PNS yang benar-benar jujur dan memiliki kompetensi tinggi untuk melayani masyarakat.
“Harus disiapkan sematang dan serinci mungkin, kalo ada gangguan di mana,” katanya. Untuk itu Abubakar meminta masyarakat yang mengikuti seleksi agar belajar dengan baik karena yang akan diterima adalah mereka yang mempunyai nilai tinggi dan tidak akan ada kongkalikong,” demikian tegas Menteri Abubakar.
Seperti diketahui, sistem pengawasan yang ketat ini menyebabkan putri Jokowi, Kahiyang Ayu tak lolos dalam salah satu seleksinya.(fs)