Perlakuan berbeda yang di lakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terhadap PPP dan partai Golongan Karya (Golkar) memberikan sinyal bahwa menteri yang juga politisi PDIP itu di landa kebingungan dalam tentukan sikap.
Diketahui bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintahan Jokowi dalam melakukan intervensi terhadap konflik internal partai. Saat itu, Menkumham yang baru sehari dilantik langsung mengeluarkan SK pengesahan pengurus PPP versi Romi. Ajaib!
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz, Humprey Djemat, disela-sela Mukernas I PPP, Jakarta, Kamis (12/11/2014).
Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah melakukan intervensi terhadap konflik partai politik. PPP menjadi korban percobaannya.
“Kalau dari sisi politis, PPP jadi korban percobaan dari Menkumhan untuk mempraktekkan intervensi politiknya,” ujar Humphrey.
Menurutnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tidak profesional dengan meneliti, menguji atau menverikasi dalam menangani konflik internal PPP.
“Di Golkar, Menkumham sampai buat tim khusus, mereka seperti ingin menunjukan asas pemerintah yang baik yang punya kepastian hukum dan profesional. Tapi kenapa ini tidak diterapkan di PPP,” katanya.
Humprey pun menganggap perubahan sikap Menkumham yang berbeda dalam menangani konflik PPP dan Golkar karena pada saat menangani kasus PPP, publik bereaksi keras.
“Banyak orang menyalahkan Menkumham saat membuat SK untuk kepengurusan Romi tersebut, dia dianggap ceroboh, masa dalam satu hari sudah mengeluarkan SK. Ini sangat tidak baik. Dan Menkumham tidak mau mengulangi ini lagi pada Golkar,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H Laoly terhadap dualisme Partai Golkar akan menjadi ujian netralitas dan objektivitas menteri tersebut.
“Tak hanya menjadi ujian bagi Menkumham, tetapi juga pemerintah sejauh mana pemerintah netral dan objektif,” kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Kamis (12/12).
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan bila salah dalam mengambil keputusan, maka citra pemerintah akan buruk dan menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Nanat mengatakan masyarakat mengetahui mana munas Partai Golkar yang sesuai aturan dan pesertanya betul pengurus partai beringin dengan mana yang melanggar peraturan dan pesertanya bukan pengurus partai sesuai ketentuan.
“Pemerintah harus hati-hati. Bila keputusan yang diambil tepat, maka citra pemerintah akan baik dan kepercayaan publik meningkat,” kata Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.
*berbagai sumber